Header Ads


Rekrut Pekerja Migran, Dapat Terkena Sanksi Berat

KEBUMEN, Kebumenonnews.com - Melakukan rekrutmen terhadap pekerjaan migran oleh pihak swasta saat ini sudah tidak diperbolehkan. Pekerja migran yang ingin bekerja ke luar negeri cukup mendaftarkan diri kepada pemerintah dalam hal ini dinas tenaga kerja.
Acara Sosialisasi UU No. 18 Tahun 2017 Hukum & Kriminal
Sanksi berat menanti bagi swasta maupun perseorangan yang nekat melakukan rekrutmen pekerja migran. Hal ini menjadi salah satu aturan baru yang tertuang dalam Undang-undang nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) yang baru disahkan Oktober 2017. Sebagai penyempurnaan aturan sebelumnya yakni UU Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, ada perubahan signifikan di UU terbaru.

Siti Badriyah, Koordinator Advokasi Kebijakan Migrant Care Jakarta mengatakan, jika UU Nomor 39 Tahun 2004 lebih banyak berbicara penempatan. Akan tetapi di UU yang baru lebih pada perlindungan pekerja migran. Perubahan signifikan terjadi seperti peran swasta atau PPTKIS hanya sebagai marketing penempatan.

 "Peran rekrutmen, pendidikan, penempatan dan perlindungan yang sebelumnya dilakukan swasta kini sepenuhnya dilakukan pemerintah," ungkapnya, Jumat (11/05/2018).

 Dengan perubahan signifikan itu, maka sosialisasi terhadap undang-undang tersebut sangat penting seperti yang dilakukan Migran Care di Kebumen. Menurutnya, dengan diberlakukannya UU tersebut maka perlindungan terhadap pekerja migran lebih aman. Pasalnya jika sebelumnya oleh swasta ditakutkan dapat terjadi permasalahan karena swasta tentu lebih berpikir keuntungan.

"Harapannya undang-undang dapat diimplementasikan dengan baik dan pemerintah mampu melaksanakan tugasnya," tuturnya.

Dijelaskan, UU 18 tahun 2017 juga mengatur tentang peran besar yang harus dilakukan pemerintah daerah maupun desa. Salah satu perannya yakni pemberian informasi sekaligus pendataan pekerja migran yang akan bekerja ke luar negeri. Dengan pola tersebut diharapkan data pekerja migran lebih akurat yang dimiliki pemerintah.

"Di samping perlindungan, pemerintah juga harus mampu memaksimalkan pendidikan terhadap pekerja migran agar skill yang dimiliki benar-benar mumpuni sebelum bekerja," tandasnya.

Sosialisasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 sendiri diikuti oleh pejabat di lingkungan Pemkab Kebumen, anggota DPRD, LSM, awak media, dan organisasi pekerja migran. Selain Siti Badriyah, narasumber sosialisasi juga dari Kemenaker RI, Devriel Sobia, Kasi Penempatan Tenaga Kerja Disnaker Kebumen, Wahyudi dan Bobby Anwar Maarif dari SBMI.(lukman/adm)
Powered by Blogger.