Header Ads


Undang-undang Lalu Lintas Tidak Perlu Direvisi Hanya Karena Transportasi Online

Kapolres Kebumen AKBP Arief Bahtiar memberikan penjelasan. Foto:istimewa
KEBUMEN, Kebumenonnews.com - Polemik yang mencuat dengan hadirnya transportasi berbasis online sebetulnya tidak perlu ditindaklanjuti dengan revisi Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Pasalnya, undang-undang tersebut saat ini masih sangat relevan dan telah mencakup semua aturan kelalulintasan.

Hal itu mengemuka saat Seminar Angkutan Online Sepeda Motor Sebagai Angkutan Umum dan Dana Preservasi Jalan yang dihelat Satlantas Polres Kebumen, Kamis (12/4/2018) di ruang rapat Setda.

Dalam seminar tersebut, pakar hukum HD Sriyanto selaku narasumber menegaskan undang-undang tersebut tidak perlu direvisi hanya karena angkutan online. "Saat ini tidak atau belum perlu direvisi," tegasnya. Seminar yang dimoderatori Dwi Purwantoro mengambil narasumber Kepala Dishub Kebumen Maskhemi dan HD Sriyanto. Hadir pula perwakilan Jasa Raharja Erwin, DPU PR, Ketua Organda Ngadino, Kabag Ops AKBP Suyatno, Kasat, KBO Satlantas Polres Kebumen dan elemen mahasiswa.

Menurut HD Sriyanto, dalam undang-undang disebutkan bahwa sepeda motor tidak termasuk sebagai angkutan umum. Dengan demikian, adanya sepeda motor yang digunakan sebagai transportasi umum meskipun berbasis online tidak dibenarkan. "Walau bagaimanapun juga, ketika sepeda motor digunakan di jalan maka harus tunduk dengan undang-undang tersebut," tegasnya. Hal senada disampaikan Ketua LSM Patriot Nusantara Sujud Sugiarto. Menurutnya, dalam undang-undang lalu lintas tersebut sudah cukup lengkap mengatur kelalulintasan di Indonesia.

Namun demikian, yang perlu dilakukan adalah mengoptimalkan implementasi sekaligus menegakkan aturan dengan tegas. "Untuk apa direvisi, yang paling utama adalah mengoptimalkan implementasi dan sanksinya. Pasalnya, hukum tanpa sanksi akan mandul," tuturnya. Sementara itu, Kapolres Kebumen AKBP Arief Bahtiar mengatakan, sepeda motor sebagai angkutan umum menurutnya tidak diperbolehkan. Pihaknya pun mengimbau agar ojek online maupun konvensional dapat saling menghormati dan jangan saling merebut lahan masing-masing.

"Ke depan kami akan mengundang ojek konvensional dan online untuk memberikan gambaran bahwa keduanya tidak diperbolehkan," ucapnya.(luk/sorot)
Powered by Blogger.