Header Ads


Selama 2017, Penyelundupan 2 Juta Lebih Benih Lobster Digagalkan

Kepala Pusat Karantina Ikan BKIPM Kementerian Kelautan dan Perikanan, DR Ir Riza Priyatna MP, dalam sosialisasi Permen KP Nomor 56 Tahun 2016 di Kebumen. (Foto: Bagus S)
KEBUMEN - Pada tahun 2017 sampai dengan November, penyelundupan benih lobster yang dapat digagalkan sebanyak 2.159.262 ekor dengan nilai kerugian yang dapat diselamatkan mencapai Rp 297.540.300.000. Tahun 2016 sebanyak 1.346.484 ekor dengan nilai kerugian yang dapat diselamatkan mencapai Rp 201.972.600.000.

Kepala Pusat Karantina Ikan Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Kementerian Kelautan dan Perikanan, DR Ir Riza Priyatna MP, mengungkapkan hal itu dalam sosialisasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 56 Tahun 2016 tentang Larangan Penangkapan dan/atau pengeluaran Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus spp.) dari wilayah negara Republik Indonesia di Aula Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen, Selasa (27/3/2018).

Riza Priyatna mengungkapkan, apabila benih lobster yang berhasil diselamatkan mencapai ukuran konsumsi (di atas 200 gram) dengan asumsi tingkat kelangsungan hidup mencapai 75%, hanya dari benih lobster yang diamankan pada tahun 2017, negara mendapat devisa Rp 2,59 triliun.

Sosialisasi digelar BKIPM Yogyakarta diikuti sejumlah nelayan Kabupaten Kebumen. Menurut Kepala BKIPM Yogyakarta, Hafit Rahman, sosialisasi untuk mendorong peran aktif dari masyarakat kelautan dan perikanan mewujudkan sektor kelautan dan perikanan Indonesia yang mandiri, maju, kuat, dan berbasis kepentingan nasional yang merupakan Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan, visi tersebut diterjemahkan ke dalam misi tiga pilar utama, yaitu kedaulatan, keberlanjutan serta kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan.

"Selain menyosialisasikan Permen KP RI Nomor 56 Tahun 2016, juga untuk membangkitkan dan menggerakkan kesadaran masyarakat dan stakeholder dalam pengendalian penyakit ikan, keamanan hayati ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, serta dalam rangka menjaga kedaulatan, keberlanjutan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan," jelas Hafit. (Suk/KR)
Powered by Blogger.