Header Ads


Perbup SK Honorer Raib, GTT/PTT Siap Tempuh Jalur Hukum

Pertemuan FK-GTT/PTT. Foto:istimewa
KEBUMEN - Forum Komunikasi Guru Tidak Tetap/Pegawai Tidak Tetap (FK-GTT/PTT) Kabupaten Kebumen akhirnya menunjuk advokat dalam menangani permasalahan statusnya. Hal ini dilakukan lantaran FK-GTT/PTT menilai Perbup tentang pengakuan mereka yang telah ditandatangani Bupati Kebumen justru hilang.

Enam orang Pengurus Forum Komunikasi GTT/PTT Tenaga Pendidikan Kabupaten Kebumen, Selasa 27 Maret 2018 malam mendatangi Kantor Bantuan Hukum Kebumen di Jalan Sarbini 128 Kebumen. Kedatangannya diterima oleh Advokat Dr.H.Teguh Purnomo,SH,Mhum,MKn.

Enam perwakilan pengurus adalah Ahmad Zahri,S.Pd yang merupakan Ketua Umum FK GTT/PTT, Sunarto,SS Sekretaris Umum FK GTT/PTT dengan didampingi rekan-rekan seprofesinya antara lain Paryanto, Musbikhin, Tohari dan N.H Wahyudi.

Ahmad Zahri di depan Teguh menyampaikan bahwa pemerintah per tanggal 31 Desember 2005 melalui SKB 5 menteri mengeluarkan maklumat untuk setiap Instansi Pemerintah tidak bisa mengangkat Tenaga Honorer lagi seperti tahun-tahun sebelumnya. Walaupun seluruh Instansi Pemerintah sesuai faktanya membutuhkan Tenaga honorer dengan alasan terkendala PP N0 48 tahun 2005.
Padahal, faktanya per 31 Desember 2005 hampir setiap Instansi Pemerintah banyak mengalami kekurangan tenaga, lebih-lebih Tenaga Pendidik dan Kependidikan di Sekolah Negeri. Hal diatas yang kemudian memicu GTT/PTT Sekolah Negeri Kabupaten Kebumen mulai dari tingkat SD-SMA/K Negeri berkumpul dan menyatukan visi dan misi dalam menegakkan keadila.

Mereka memberikan kuasa kepadanya agar mendampingi permasalahan yang dialami FK-GTT/PTT Kabupaten Kebumen. Ahmad Zahri mengatakan, pemerintah melalui SKB 5 menteri tahun 2005 mengeluarkan maklumat untuk setiap Instansi Pemerintah tidak bisa mengangkat Tenaga Honorer lagi.

Kendati demikian, diterbitkannya PP N0 19 tahun 2017 junto dari PP N0 74 tahun 2008, pasal 59 ayat 3 membuka peluang Bupati untuk mengakui GTT/PTT secara resmi sebagai Tenaga Pendidikan dan Kependidikan Kabupaten Kebumen. Bupati (Mohamad Yahya Fuad) berjanji 14 Februari 2018 akan mempublikasikan Perbup tentang pengakuan GTT/PTT Kabupaten Kebumen.

"Namum pernyataan Bupati ditelikung oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab atas kebijakan penandatanganan Perbup,” ungkapnya didampingi sekretarisnya Sunarto.

Ahmad Zahri pun mengaku memiliki sejumlah bukti fisik dan pernyataan beberapa pejabat di lingkungan Pemkab yang menguatkan Perbup telah ditandatangani Bupati. Ia pun menyayangkan kondisi saat ini dimana perbup pengakuan atas GTT/PTT di Kabupaten Kebumen yang dinilainya justru raib.

"Kami telah melakukan beberapa kali studi banding seperti ke Surabaya dimana Walikota berani memberikan pengakuan terhadap GTT/PTT. Tetapi hasil studi banding tersebut justru dianulir Pemkab,” terangnya.

Sementara itu, Teguh Purnomo mengaku siap mendampingi perjuangan sebagai kuasa hukum dari 3000 lebih PTT/GTT di Kebumen. Pihaknya pun dalam waktu dekat akan memberikan somasi hukum terhadap Pemkab Kebumen atas permasalahan tersebut. Kendati demikian, jika nanti tidak mendapatkan respon atau gagal akan menempuh jalur perdata dan pidana. "Saya siap menjadi kuasa hukum dari proses non litigasi sampai nanti litigasi secara perdata maupun pidana,” kata Teguh yang juga Dosen Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Muria Kudus ini, Rabu (28/3/2018)(h4r/sorot)
Powered by Blogger.